Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat pembahasan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Lingkar Barat (By Pass) Kota Singkawang. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Khatulistiwa pada Selasa, 27 Januari 2026. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN […]

Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI melanjutkan agenda kunjungannya ke Kantor Pertanahan Kota Pontianak usai menghadiri kegiatan di Bank Kalbar, Kamis, 22 Januari 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi II DPR RI meninjau inovasi Pelayanan Pertanahan Drive Thru (PERDANA), yakni layanan […]

Kantor Pertanahan Kota Pontianak menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka peninjauan dan evaluasi implementasi layanan pertanahan berbasis elektronik, Kamis, 22 Januari 2026. Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, bersama Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Slameto Dwi Martono, serta anggota Komisi II DPR RI lainnya. […]

Sebanyak enam orang Asisten Surveyor Kadastral (ASK) resmi dilantik oleh Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat, Sigit Sarsanto. Pelantikan digelar di Aula Khatulistiwa Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat pada Senin, 19 Januari 2026. Pelantikan tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Kalbar, Venita; Kepala Bidang […]

​Jakarta – Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyiapkan pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan asesmen kompetensi secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat profesionalisme aparatur serta mendorong transformasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Jika kualitas pelayanan belum optimal, maka […]

Jakarta – Untuk meningkatkan kualitas loket layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya pembekalan product knowledge dan hospitality bagi petugas loket. Menurutnya, peningkatan kapasitas tersebut perlu dibarengi dengan sinkronisasi antara loket pelayanan dan back office di Kantor Pertanahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal. “Ini perlu adanya assesment ulang para petugas loket […]

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Rapat Pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dilaksanakan secara daring pada Rabu, 14 Januari 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan […]

​Jakarta – Memasuki awal tahun 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya perubahan serta peningkatan pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat. Hal ini mengingat sebagian besar proses bisnis di Kementerian ATR/BPN berorientasi pada pelayanan publik. Peningkatan tersebut tidak hanya mencakup perbaikan alur pelayanan, tetapi juga evaluasi berkala […]

​Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Sekjen ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Aceh yang dilaksanakan secara daring dan luring di Kanwil BPN Provinsi Aceh, Selasa (13/01/2026). Dalam arahannya, Sekjen ATR/BPN menegaskan perlunya evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dan program […]

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyusun progres pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pembinaan SDM dinilai penting mengingat kompleksitas tugas serta tantangan pelayanan publik yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan dan peningkatan kompetensi pegawai. “Untuk memitigasi risiko terkait ketimpangan kompetensi, ketimpangan pengetahuan, peran pengembangan dan pembinaan SDM […]