Kantor Pertanahan Mempawah Dukung Optimalisasi PAD melalui Evaluasi Pelayanan BPHTB

Mempawah — Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Iman Malvina Yusuf, didampingi Kepala Seksi Peralihan Hak dan Penetapan, Jati Nugroho, menghadiri Rapat Evaluasi Sistem dan Peningkatan Pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Mempawah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di Aula BPPRD Kabupaten Mempawah, sebagai upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Rapat membahas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang mengatur kewajiban PPAT/Notaris untuk meminta bukti pembayaran BPHTB sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Selain itu, PPAT/Notaris juga diwajibkan menyampaikan laporan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau bangunan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala terkait keterlambatan pelaporan yang berimplikasi pada pengenaan denda.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Iman Malvina Yusuf, menyampaikan bahwa terdapat tiga aspek penting yang perlu dievaluasi bersama, yaitu penyampaian laporan, mekanisme BPHTB agar lebih cepat, serta penetapan nilai NJOP agar proses validasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati beberapa langkah strategis, antara lain penerbitan surat edaran terkait denda keterlambatan pelaporan, penyediaan tanda terima penyampaian laporan bagi PPAT dan Notaris, penyusunan mekanisme baku penyampaian laporan, serta peningkatan SOP pelayanan BPHTB.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB BPPRD Kabupaten Mempawah, para Notaris, serta PPAT se-Kabupaten Mempawah, sebagai bentuk sinergi antarinstansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung optimalisasi PAD daerah.