Kanwil BPN Kalbar Dorong Penguatan Sinergi Reforma Agraria melalui Rakor GTRA Kabupaten Kapuas Hulu

Kapuas Hulu – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Maruf, mengikuti sekaligus memberikan arahan secara virtual pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026, Jumat (24/07/2026). Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat, Sigit Aribowo.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Bupati Kapuas Hulu, Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, perwakilan Badan Bank Tanah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu, Tim GTRA, para camat, kepala desa, serta jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam arahannya, Mujahidin Maruf menegaskan bahwa Reforma Agraria merupakan salah satu program strategis nasional yang memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset melalui legalisasi dan redistribusi tanah, tetapi juga harus diperkuat dengan penataan akses guna meningkatkan produktivitas tanah dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria di Kalimantan Barat telah menunjukkan capaian yang positif. Sejak tahun 2018 hingga 2025, telah terealisasi redistribusi tanah sebanyak 33.311 bidang, serta program penataan akses yang telah menjangkau sekitar 1.900 kepala keluarga.

Mujahidin Maruf juga menekankan pentingnya peran Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan sekaligus mendorong pemanfaatan tanah secara produktif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Melalui Rapat Koordinasi GTRA Kabupaten Kapuas Hulu ini, diharapkan kolaborasi antarinstansi semakin kuat sehingga pelaksanaan Reforma Agraria dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.