Kanwil BPN Kalbar Dukung Persiapan Ground Check Teknis Ekstensifikasi Lahan Kelapa Sawit

Pontianak – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Ma’ruf, menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Ground Check Teknis Ekstensifikasi Lahan Kelapa Sawit yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air yang menjadi salah satu prioritas nasional. Kegiatan ini membahas kesiapan pelaksanaan ground check teknis untuk mengidentifikasi potensi lahan yang dapat dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Mujahidin Ma’ruf menyampaikan komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mendukung pelaksanaan program melalui penyediaan dan pengolahan data pertanahan yang diperlukan. Menurutnya, data Area Penggunaan Lain (APL) yang tersedia akan di-overlay dengan berbagai data pendukung guna mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan.

Ia juga menegaskan pentingnya memastikan kondisi lahan yang clean and clear sebelum dilakukan pengembangan. Selain aspek legalitas, penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun juga perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Selain itu, Mujahidin Ma’ruf mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal proses pengembangan perkebunan sejak tahap awal, termasuk dalam penentuan calon penerima manfaat program plasma. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan program dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat sekitar.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat menegaskan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional melalui penyediaan data pertanahan, koordinasi lintas sektor, serta penguatan kepastian hukum atas tanah guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat.