BPN Kalbar Perkuat Transparansi, Program ILASPP Masuk Tahap Pemeriksaan
Pontianak – Pengelolaan program pertanahan yang didukung pendanaan internasional kembali memasuki tahap evaluasi. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memulai pemeriksaan atas Laporan Keuangan Program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Tahun 2025 di Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat.
Pemeriksaan diawali melalui entry meeting yang digelar pada Selasa, 2 Juni 2026. Agenda ini menjadi langkah awal untuk memastikan pelaksanaan program yang didanai melalui International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Mujahidin Maruf, menyampaikan bahwa jajaran BPN Kalbar siap mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa implementasi ILASPP di Kalimantan Barat mencakup kegiatan verifikasi dan validasi bidang tanah di Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kabupaten Melawi, serta penerbitan data bidang tanah di Kabupaten Ketapang.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan pertanahan.
Sementara itu, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN sekaligus Direktur ILASPP, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa pelaksanaan program pada tahun 2025 menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari proses penyiapan anggaran hingga pengadaan kegiatan yang baru dapat diselesaikan pada paruh kedua tahun berjalan.
Meski demikian, karena bersifat multiyears, sejumlah kegiatan dalam program yang didukung pendanaan Bank Dunia tersebut masih akan berlanjut hingga tahun 2026.
Proses pemeriksaan ini diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pengawasan keuangan, tetapi juga memperkuat tata kelola program pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
